Pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ini, dengan prioritas untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR RI. Anggota Fraksi Golkar, Atalia Praratya menekankan bahwa pembangunan SR yang luas akan mendukung pemerataan pendidikan, tetapi juga menyoroti sejumlah tantangan yang harus segera diatasi. Program SR harus responsif terhadap kebutuhan lokal, seperti pertanian, kelautan, dan kejuruan, agar relevan dan memberikan dampak positif jangka panjang.
Atalia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur pendidikan antara daerah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sebagai hambatan dalam implementasi program SR. Dia berharap agar program SR dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan putus sekolah, serta menegaskan pentingnya status dan legalitas SR yang setara dengan sekolah formal lainnya. Presiden Prabowo Subianto telah memproyeksikan pembangunan 200 SR selama tahun 2025, dengan konsep menggunakan model asrama sejajar dengan tingkat SD, SMP, dan SMA. Alokasi anggaran khusus program SR, kemitraan dengan swasta, program CSR, dan organisasi filantropi sosial diharapkan dapat mendukung keberhasilan program SR.
