Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan pandangannya tentang tindakan korupsi di Indonesia dengan tegas. Menurutnya, negara berhak untuk menyita aset koruptor sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara, tetapi hal ini harus dilakukan dengan keadilan. Dalam sebuah wawancara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Prabowo menekankan pentingnya mengembalikan apa yang telah dicuri oleh pelaku korupsi.
Selain menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap koruptor, Prabowo juga mempertimbangkan aspek keadilan, terutama dalam hal hak-hak keluarga koruptor. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menyita aset ilegal dan melindungi hak-hak keluarga, terutama jika aset tersebut dimiliki sebelum pelaku korupsi menjabat.
Prabowo juga mengecam praktik korupsi yang dianggapnya sebagai perampokan yang sah secara hukum. Ia menekankan perlunya sistem hukum yang tidak dapat dikelabui oleh para koruptor dan menuntut penegakan hukum yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Upaya untuk menjaga integritas hukum dan mendorong penegakan hukum yang sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh koruptor menjadi perhatian serius bagi Prabowo.
Dalam penanganan kasus korupsi, Prabowo menegaskan perlunya memberikan efek jera yang nyata. Ia mengkritisi koruptor yang mengandalkan uang untuk menghindari hukuman berat dan menekankan pentingnya pemerintah untuk mengajukan banding terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan. Prabowo juga menyoroti urgensi penegakan hukum yang adil dan efektif sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi di masa mendatang.
