Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mendesak agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak menguntungkan secara diskriminatif hanya untuk kepentingan beberapa perusahaan besar. Prabowo menegaskan hal ini dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta bersama Presiden Indonesia pada hari Selasa. Dia telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang ingin melakukan penyesuaian ulang dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah diberlakukannya tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Ketua Apindo, Shinta Kamdani, mengungkapkan bahwa dalam merespons dampak tarif timbal balik AS, pihaknya segera berkoordinasi dengan mitra di Amerika Serikat untuk memahami situasi yang ada. Amerika Serikat secara jelas ingin mengurangi defisit perdagangannya, sehingga mereka menanyakan sejauh mana Indonesia dapat melakukan impor dan kapan waktu yang tepat. Selain itu, pembicaraan juga mencakup komoditas seperti kapas dan jagung.
Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, Apindo menyarankan agar impor langsung dialihkan ke industri tanpa melalui pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat memotong akar permasalahan yang ada terkait kuota impor. Prabowo memastikan bahwa kebijakan impor tidak boleh merugikan pihak-pihak kecil dan menengah serta harus dilakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas perdagangan negara demi kemakmuran bersama.
