Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajukan permohonan dispensasi terkait pemotongan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, menyatakan dukungan terhadap arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Prabowo. Namun, pemotongan anggaran tersebut diharapkan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, serta pemeliharaan alat yang krusial untuk tahun 2025.
Menurut Muslihhuddin, terdapat kebutuhan minimum anggaran yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran layanan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, dan modifikasi cuaca. BMKG menyadari bahwa efisiensi anggaran dapat mengancam keberlangsungan Alat Operasional Utama (Aloptama) yang digunakan untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia. Mayoritas alat-alat tersebut sudah melewati usia kelayakan yang dipersyaratkan.
Muslihhuddin mengungkapkan bahwa akibat dari pemotongan anggaran ini mencakup penurunan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami, serta perpanjangan waktu dalam proses peringatan dini tsunami. Jika pemotongan anggaran diteruskan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia akan mengalami kendala. Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG juga akan terhenti, yang berpotensi mengganggu keselamatan transportasi udara dan laut.
Dalam konteks pelayanan untuk ketahanan pangan, energi, dan air, BMKG menilai bahwa pemotongan anggaran akan mengganggu dukungan layanan yang diberikan. Terlebih lagi, layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana, termasuk peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN juga akan terganggu. BMKG menekankan pentingnya mitigasi ancaman bencana geo-hidrometeorologi sebagai upaya menjaga keselamatan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Upaya CNN Indonesia untuk mengkonfirmasi Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi terkait pengajuan dispensasi pemotongan anggaran oleh BMKG belum mendapat tanggapan. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden 1/2025 yang meminta pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025, di mana K/L diminta untuk melakukan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.
