Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pemerintah tetap mengutamakan pembangunan IKN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan konstruksi fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif dan yudikatif, sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan proyek tersebut, termasuk APBN dan kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam pembangunan IKN. Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa selama tahap awal pembangunan, pemerintah telah menginvestasikan dana dari anggaran negara untuk infrastruktur penting seperti jalan tol, hunian, sistem air minum, sanitasi, dan fasilitas ibadah.
Investasi swasta juga telah terkumpul dan pemerintah menerima masukan dari berbagai menteri untuk mengoptimalkan peran sektor swasta dalam proses pembangunan. Peserta lain dalam rapat tersebut meliputi Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Proses pembangunan IKN diharapkan berjalan lancar dengan kontribusi positif dari sektor swasta dan dukungan penuh dari pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ibu kota negara yang representatif dan berdaya.
