Setelah 15 bulan perang antara Israel dan Gaza yang telah merenggut nyawa ribuan warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut, akhirnya tercapai penangguhan perang. Perjanjian gencatan senjata telah disepakati antara Hamas dan Israel setelah negosiasi oleh negara-negara mediator seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat di Doha, Qatar. Kesepakatan tersebut mulai berlaku pada hari Minggu, 19 Januari, dan mencakup berbagai aspek seperti penghentian permusuhan secara bertahap, pembebasan sandera, dan pertukaran tahanan.
Meskipun demikian, Israel memiliki catatan panjang pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di Palestina dan wilayah sekutunya, seperti di Lebanon. Beberapa kasus pelanggaran gencatan senjata sebelumnya melibatkan serangan udara yang membahayakan warga sipil dan melanggar kaidah gencatan senjata yang disepakati. Hal ini menyebabkan ketegangan terus berlanjut di kawasan tersebut.
Sejarah pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Israel mencakup beberapa insiden yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya terjadi pada tahun 2024, di mana Israel melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hizbullah hampir 300 kali dalam bulan pertama kesepakatan. Jika tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut, risiko konflik yang lebih besar bisa terjadi di masa depan.
Dalam konteks ini, penting bagi Israel dan Hamas untuk benar-benar mematuhi perjanjian gencatan senjata, dan negara-negara mediator harus memastikan bahwa ketentuan perjanjian dijalankan dengan baik. Hanya dengan demikian, perdamaian di wilayah Gaza dan sekitarnya dapat terwujud tanpa adanya ancaman konflik bersenjata yang merugikan banyak pihak.
