Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, penting untuk memisahkan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini. Rizal menekankan perlunya penguatan dan penegasan peran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator intelijen untuk mengatasi masalah itu.
Rizal juga menyoroti pentingnya aspek pengawasan terhadap lembaga intelijen negara. Pengawasan terhadap BIN, terutama dalam hal pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi, merupakan hal yang penting namun kompleks. Transparansi dalam pengawasan dianggap sangat penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, peneliti BRIN, Muhammad Haripin, menggarisbawahi pentingnya penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional sesuai dengan UU Intelijen. Namun, Haripin menyoroti bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen.
Haripin juga menyampaikan bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan, namun pola pendidikan ideal untuk para intelijen masih perlu diformulasikan lebih baik untuk menghindari politisasi di dalam BIN.
Tantangan utama pengawasan terhadap BIN saat ini, menurut Haripin, terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, serta kompleksitas ancaman. Haripin menekankan bahwa pengawasan yang baik harus mampu meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas anggaran BIN.
