Kota Sorong – (vanusnews) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, telah melakukan kunjungan lapangan dan menghadiri rapat koordinasi terkait percepatan peningkatan cakupan vaksin polio, penanggulangan tuberkulosis (TB), dan stunting di enam provinsi wilayah Papua, pada hari Senin (30/9/2024) di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Rapat koordinasi yang diadakan secara hybrid ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta dihadiri oleh berbagai sektor dari kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan beserta jajarannya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Kabinet, Sekretaris Utama BKKBN, Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas, serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Papua.
Dalam rapat tersebut, Restuardy Daud menekankan pentingnya memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin, dan logistik, untuk mendukung percepatan vaksin polio secara efektif dan efisien.
“Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar sektor dalam upaya penanggulangan TBC dan perlunya advokasi kepada tokoh agama, organisasi profesi, dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan penanggulangan TBC,” tambahnya.
Diharapkan bahwa progres pelaksanaan aksi konvergensi dapat mencapai 100%, terutama di Kabupaten Intan Jaya, Manokwari, dan Manokwari Selatan. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan diharapkan melaksanakan Penilaian Kinerja tahun 2024 selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2024.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemendagri berharap bahwa semua pihak berkomitmen untuk meningkatkan cakupan vaksin polio, mempercepat penanggulangan tuberkulosis, dan menurunkan stunting di 6 Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Papua.
Pemerintah berharap keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada peran aktif dari pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal.
