Oleh: Jamiluddin Ritonga
Ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disampaikan Presiden Joko Widodo seakan mengungkap borok kinerja pemerintahannya sendiri dalam menghadirkan lapangan kerja untuk rakyat.
Jokowi sama saja menelanjangi kinerja buruknya selama memimpin Indonesia dua periode. Sebagai presiden, Jokowi tidak perlu memaparkan itu ke khalayak umum. Kesannya, Jokowi hanya memaparkan permasalahan ketenagakerjaan dan kemungkinan dampaknya.
Sebagai seorang Kepala Negara, Jokowi seharusnya mencari solusi dalam mengantisipasi ancaman PHK, bukan malah gembar-gembor sehingga terkesan menakuti rakyat.
Jokowi sebagai eksekutif seharusnya tidak mengumbar ancaman badai PHK. Sebab, seorang eksekutif tugasnya melakukan eksekutor dan tak selayaknya berwacana. Ambillah kebijakan untuk meminimalkan ancaman badai PHK.
*Penulis adalah Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul dan Dekan Fikom IISIP 1996-1999
