Jakarta – (VanusNews) Ketua Umum Akselerasi Puskesmas Indonesia, Kusnadi memberikan paparan di hadapan anggota Komisi IX DPR RI dalam penanganan kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Perlu melibatkan masyarakat.
“Kami meyakini bahwa jumlah balita stunting secara riil tidak sebesar hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), hanya saja kami belum memiliki data valid untuk meng-counter data SKI. Karena data pengukuran balita di Posyandu yang diinput melalui aplikasi e-PPGBM masih sangat rendah.
Oleh karena itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat untuk sadar posyandu ataupun memotivasi masyarakat lainnya untuk selalu datang ke Posyandu guna menimbangkan anaknya yang masih balita.
Seluruh komponen masyarakat harus menyadari bahwa kehadiran balita itu sangat penting dalam menentukan angka stunting di wilayahnya,’ kata Kusnadi disela-sela paparan baru-baru ini.
Kusnadi menuturkan, pendataan balita penderita stunting perlu dilakukan untuk penanganan secepatnya. “Apabila data tentang balita dapat diinput seluruhnya, maka kita dapat mengetahui siapa yang stunting by name by address. Penanganan balita stunting akan lebih mudah dan fokus, serta balita yang belum stunting dapat diantisipasi lebih dini agar jangan sampai stunting,” jelasnya.
“Tugas Puskesmas adalah menemukan balita stunting di wilayahnya melalui pengukuran menggunakan antropometri di Posyandu. Apabila ditemukan anak yang stunting, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak di rumah sakit untuk memastikan dan mengetahui penyebabnya,” lanjutnya.
Dia mengungkapkan, sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Indonesia tahun 2023 hanya turun 0,1 persen yaitu dari 22,6 persen pada tahun 2022 menjadi 22,5 persen pada tahun 2024.
Hal ini tentu mengejutkan kita semua, mengingat anggaran yang telah digelontorkan untuk program percepatan penurunan stunting sangatlah besar. Namun anggaran yang begitu besar tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
Untuk itu, Apkesni mengajak seluruh pemangku kebijakan mulai dari pusat sampai ke daerah untuk sama-sama menggerakkan masyarakat agar berperan serta aktif dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia.
“Kami juga memohon melalui DPR-RI agar mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pemberdayaan masyarakat agar memiliki gerakan yang sinergi dalam percepatan penurunan stunting,” pungkasnya dalam menutup paparannya.
Pada kesempatan tersebut turut hadir Sekjen Apkesmi dr. Ekasakti Octohariyanto, Ketua DPP Bidang Sumberdaya Manusia Kesehatan dr. Tri Resopimiarti dan Departemen Humas dr. Aulia Abdillah serta perwakilan dari IDAI, PERSAGI, dan ARSADA. VN-SAP
