Ancaman Intervensi Jokowi dalam Penyusunan Kabinet Prabowo Erapol

by -17 Views

Jakarta – (VanusNews) Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah merangkai kabinetnya. Kabarnya Presiden Joko Widodo dilibatkan dalam pengisian kursi para menteri pada pemerintahan yang akan datang.

Jika keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo hanya sebatas diminta saran dan masukan biasa, itu tidak menjadi masalah. Namun, jika keterlibatan tersebut berarti campur tangan dan intervensi dalam penentuan nama-nama menteri, maka itu akan menjadi masalah dan mengancam pemerintahan Prabowo.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum kepada wartawan, Senin (16/9/2024).

Menurut Khafidlul Ulum, beberapa elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pernah menyebutkan Jokowi meminta beberapa orang kepercayaannya untuk bergabung dalam Kabinet Prabowo.

“Di antaranya, Pratikno, Bahlil Lahadalia, Listyo Sigit Prabowo, dan beberapa nama lainnya,” kata Khafidlul Ulum.

Jika benar Jokowi melakukan intervensi dalam penyusunan kabinet Prabowo, lanjut Khafidlul Ulum, itu akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo di masa depan.

Khafidlul Ulum menegaskan, ada beberapa alasan mengapa intervensi Jokowi dalam penyusunan kabinet akan menjadi ancaman dan membahayakan pemerintahan Prabowo.

Pertama, kata Khafidlul Ulum, Indonesia menganut sistem presidensial.

Artinya, jelas Khafidlul Ulum, presiden memiliki kewenangan eksekutif yang besar dan bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.

Khafidlul Ulum menyatakan, presiden juga memiliki kewenangan mutlak dan hak prerogatif dalam pembentukan kabinet dan penentuan nama-nama menteri yang akan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

“Jika itu diganggu dengan intervensi, maka presiden terpilih tidak akan dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Dia tidak akan leluasa lagi dalam menentukan orang-orang yang akan membantunya,” ingat Khafidlul Ulum.

Kedua, ungkap Khafidlul Ulum, intervensi besar Jokowi akan menyebabkan terbitnya matahari kembar. Dalam sistem presidensial, tidak boleh ada matahari kembar, karena akan menjadi pesaing dan hambatan dalam menjalankan pemerintahan.

“Presiden harus menjadi matahari tunggal dalam menjalankan tugasnya. Sebab, matahari kembar akan merusak,” tegas Khafidlul Ulum.

Ketiga, lanjut Khafidlul Ulum, menteri atau pejabat yang diutus oleh Jokowi akan menjadi masalah bagi Prabowo, karena Prabowo mungkin tidak cocok bekerja dengan orang yang diutus tersebut.

“Menteri yang diutus juga akan lebih loyal kepada orang yang mengutusnya, bukan kepada Prabowo,” ingat Khafidlul Ulum.

Keempat, jelaskan Khafidlul Ulum, anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo selama lima tahun ke depan.

“Jika Jokowi benar-benar menugaskan orang-orangnya dalam kabinet, ditambah anaknya menjadi wakil presiden, maka kekuasaan Jokowi di Istana akan tetap sangat kuat. Apalagi Gibran adalah sosok anak muda yang agresif,” tukas Khafidlul Ulum, mantan Wartawan Politik Harian Jawa Pos.

Jika hal itu terjadi, tambah Khafidlul Ulum, Prabowo masih akan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jokowi.

“Jelas akan “menyandera” Prabowo. Langkah Prabowo akan terhambat dan tidak leluasa menjalankan pemerintahannya. Agar ancaman itu tidak terjadi, Prabowo harus mandiri dan berani menolak intervensi,” tuntas Khafidlul Ulum. VN-DAN