Jakarta – (vanusnews) Rencana pemerintah untuk membatasi pendistribusian BBM bersubsidi diperkirakan akan melemahkan daya beli masyarakat kelas menengah.
Oleh karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta kebijakan tersebut ditunda.
“Terlebih lagi, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya dilaksanakan pada awal tahun 2025,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Senin (9/9/2024).
Mulyanto khawatir bahwa penerapan kebijakan ini akan memperburuk kondisi ekonomi nasional yang tengah terpuruk.
Jika hal tersebut dipaksakan, kata Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini, kemungkinan akan menimbulkan gejolak sosial.
“Menurut saya, sebaiknya pemerintah menunda rencana pembatasan BBM bersubsidi pada tanggal 1 Oktober 2024. Karena jika hal ini dilakukan, akan semakin melukai kelas menengah. Dan jika masalah masyarakat kelas menengah terjadi, akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara menyeluruh,” ujar Mulyanto.
Mulyanto menunjukkan bahwa data terbaru menunjukkan adanya penurunan jumlah kelas menengah yang ditandai dengan penurunan jumlah pekerja formal dan peningkatan jumlah pekerja informal.
“Perbandingan data antara tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukkan grafik yang berlawanan. Pada periode 2014-2019, angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap oleh sektor formal,” kata Anggota Baleg DPR RI ini.
Sementara pada periode 2019-2024, lanjut Mulyanto, jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap oleh sektor informal daripada formal.
“Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan sektor terkaitnya. Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperparah dengan pembatasan BBM bersubsidi karena hal tersebut secara langsung akan melemahkan daya beli mereka yang sudah lemah,” tegas Mulyanto.
Legislator dari Dapil Banten 3 ini menyarankan agar kebijakan penting tersebut diambil oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pertengahan Oktober 2024.
“Pada masa transisi kepemimpinan nasional seperti saat ini, sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menyelesaikan program-program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” tandas Mulyanto.
