Labuan Bajo – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengadakan workshop untuk membantu sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, pada Selasa (3/9/2024) di Hotel Zasgo Labuan Bajo.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, TB. Chaerul Dwi Sapta, memulai kegiatan tersebut dengan memberikan laporan tentang tujuan workshop yang merupakan bagian dari upaya Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam mendukung harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.
“Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program penurunan stunting tahun 2024 dan 2025,” kata Chaerul.
Workshop tersebut melibatkan berbagai narasumber dari pemerintah pusat dan 38 provinsi, serta peserta yang bergabung melalui ZOOM Meeting. Acara ini juga fokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dirancang untuk memastikan efektivitas intervensi layanan terhadap sasaran prioritas stunting.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiscus Sales Sodo, sebagai tuan rumah, juga memberikan sambutannya. Ia menyebutkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam mendukung upaya penurunan stunting.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, memberikan arahan penting dalam workshop ini. Restuardy menekankan pentingnya kelanjutan upaya penurunan stunting dengan komitmen yang lebih besar, terutama menjelang tahun 2025 yang dianggap tahun strategis.
Restuardy juga menyoroti pencapaian dalam penurunan prevalensi stunting yang lebih cepat dibanding periode sebelumnya. Evaluasi kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa 35 provinsi berhasil melaksanakan aksi konvergensi dengan 11 provinsi mencapai penurunan lebih dari 10%.
Acara workshop diakhiri dengan sesi dialog yang dipimpin oleh Koordinator Substansi Kesehatan Kemendagri, Arifin Hutagalung. Dialog ini melibatkan berbagai pembicara dari BKKBN, Kemendes, Kemenkeu, Kemenkes, dan Bappenas, untuk membahas aspek terkait pemanfaatan dana, integrasi perencanaan, dan dukungan anggaran untuk percepatan penurunan stunting.
Tujuan dari workshop ini adalah agar semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah stunting dan mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri berkomitmen untuk terus mendukung dan memantau pelaksanaan program ini agar hasil optimal dapat tercapai.
