Dalam rapat pleno Baleg DPR RI, Firman Soebagyo dari Fraksi Golkar mengajukan pertanyaan kepada pemerintah dan pimpinan DPR RI mengenai revisi UU Kementerian/Lembaga yang belum jelas.
Oleh karena itu, Firman juga mendesak agar revisi UU Kementerian/Lembaga segera diselesaikan karena masa transisi pemerintahan tinggal beberapa waktu lagi.
“Revisi UU Kementerian/Lembaga harus segera dilakukan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dapat membentuk kabinet baru sesuai prerogatif mereka,” ujar Firman kepada wartawan pada Rabu (28/8/2024).
Namun, Firman menekankan pentingnya mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, serta tidak mengedepankan aspek akomodatif dalam revisi tersebut.
“RUU Kementerian/Lembaga masih belum diterima Supres dan DIM dari Presiden. Dengan waktu yang tinggal sebulan, jika dianggap penting, Presiden harus segera mengeluarkan Supres dan DIM. Namun, jika Presiden tidak merasa perlu, maka Presiden harus mengirim surat kepada DPR bahwa UU tersebut tidak mendesak direvisi dan pembahasannya tidak dilanjutkan,” tegas Firman.
Firman, yang juga Anggota Komisi IV DPR, meminta agar publik tidak membuat asumsi atau interpretasi mengenai revisi UU tersebut.
“Meskipun revisi tidak mencantumkan jumlah Kementerian/Lembaga seperti dalam UU sebelumnya, hal ini tidak berarti bahwa akan ada penambahan jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo,” jelas Firman.
Firman berpendapat bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan jumlah Kementerian/Lembaga yang akan dibentuk.
Namun, harapannya adalah agar Kementerian/Lembaga lebih efisien, efektif, dan produktif, berbeda dengan pemerintahan Jokowi saat ini.
“Keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah kementerian/lembaga, tetapi juga oleh rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang, serta penempatan orang yang tepat pada posisi yang sesuai,” ujar Firman.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 ini yakin bahwa Prabowo, sebagai Presiden terpilih, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi serta akan mempertimbangkan penyusunan kabinet yang efektif dan efisien.
“Kami meminta kepada publik agar tidak meragukan bahwa revisi UU Kementerian/Lembaga akan menambah jumlah menteri untuk mengakomodir dari partai pendukung seperti saat ini. Kami berharap semakin sedikitnya kementerian/lembaga sebagai pembantu Presiden Prabowo dapat meningkatkan kinerja bukan hanya dari jumlah menteri, melainkan dari efektivitas dan profesionalitas para pembantunya,” pungkas Firman Soebagyo.
