Jakarta – (vanusnews) Masalah mendasar terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah kita ingin adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu perlu kita sepakati poin-poinnya, kemudian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas kita perlu kebijakan fiskal yang disebut APBN sebagai instrumen untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi berkualitas tersebut.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad saat menjadi Narasumber Diskusi Forum Legislasi DPR RI dengan tema “Mengupas RAPBN Tahun 2025” di Ruang PPIP, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Menurut Kamrussamad, Indonesia memerlukan kebijakan moneter sebagai instrumen untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas.
“Kita memerlukan kebijakan mikroprudensial yang terkait dengan industri keuangan kita agar transmisi kebijakan ke sektor tersebut benar-benar dapat diwujudkan,” kata Kamrussamad.
Kamrussamad menjelaskan, dari tiga instrumen yaitu: fiskal, moneter, dan mikroprudensial, sejumlah Rp14 triliun uang berputar di perbankan Indonesia harus dapat dialirkan ke sektor riil yang belum sepenuhnya terwujud.
“Bayangkan ada Rp10 hingga Rp12 triliun perhari perputaran uang di pasar modal. Khusus untuk APBN 2025, yakin dan percaya semangat keberlanjutan ini telah mewarnai penyusunan APBN 2025,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Semangat keberlanjutan tersebut, lanjut Kamrussamad, tercermin dalam program-program prioritas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kedepan yang tercantum dalam Nota Keuangan.
“Misalnya program makan bergizi gratis, selain dalam rancangan ada juga di dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang mengatur perlunya pemerintah segera mengimplementasikannya. Diperlukan waktu untuk menuntaskan hal tersebut tetapi kita bersyukur semangat keberlanjutan ini benar-benar dapat diimplementasikan menjadi kebijakan nyata,” jelas Kamrussamad.
Kamrussamad menyoroti bahwa dalam menghadapi Program Prioritas tahun 2025 dan terkait APBN 2025, perlu serius memperhatikan evaluasi Bappenas terhadap indikator capaian pembangunan nasional berdasarkan RPJP yang akan berakhir tahun 2025 ini.
“Saat ini sedang disusun di DPR bersama pemerintah, termasuk RPJMN, ada yang tercapai dan ada yang belum tercapai. Hal yang belum tercapai ini harus diturunkan dalam tahapan setiap tahun dalam bentuk RAPBN kebijakan program target pencapaiannya sehingga dapat diimplementasikan, misalnya target penurunan angka kemiskinan ekstrem diharapkan mencapai 0% di 2024 berdasarkan RPJP namun saat ini masih 0,8% pencapaiannya per kuartal kedua tahun ini,” papar Kamrussamad.
Tentang jumlah pengangguran, Kamrussamad menilai hal tersebut juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah kedepan.
“Kemudian angka pengangguran, kita ingin menekannya di bawah posisi 6%, tetapi ternyata masih di angka 7, sekian persen,” ungkap Kamrussamad.
Kamrussamad juga mengapresiasi tingkat inflasi Indonesia yang terkendali namun perlu diperhatikan penurunan daya beli masyarakat oleh pemerintah selanjutnya.
Legislator dari Dapil DKI Jakarta 3 ini menambahkan, diperlukan stabilitas politik agar pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat tercapai.
“Meskipun inflasi terkendali, namun daya beli masyarakat mengalami penurunan dan indeks keyakinan konsumen juga mulai menurun, untuk menghadapi 2025, kita memerlukan stabilitas politik yang kondusif,” tutup Kamrussamad.
