Jakarta – (VanusNews) Terkait subsidi energi dalam APBN 2025, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai agar penerapannya tidak sulit saat pelaksanaan di tahun yang bersangkutan.
Mulyanto meminta distribusi dan pengawasan juga ditingkatkan untuk memastikan ketepatan sasaran.
Mulyanto meminta BPH Migas ditugaskan untuk mengawasi pendistribusian maupun pengawasan LPG 3 kg bersubsidi.
“Kami meminta agar volume LPG 3 kg subsidi ditambah dari 7.15 juta M ton menjadi 8.2 juta M ton. Namun, yang penting adalah agar volume yang meningkat ini tidak dimanfaatkan oleh pengoplos,” kata Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini saat rapat kerja dengan Menteri ESDM, Rabu (19/06/2024).
Mulyanto melihat banyak modus penyelewengan LPG bersubsidi, salah satunya adalah timbangan tabung yang tidak sesuai takaran.
Untuk itu, Mulyanto meminta Kementerian ESDM melibatkan BPH Migas untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
“Saya melihat dalam SK Menteri bahwa Menteri ESDM memberikan penugasan dengan cara ‘tunjuk langsung’ kepada Pertamina terkait penyediaan, pendistribusian, dan pengawasan LPG 3 kg bersubsidi. Ini rawan, karena antara penyedia dan pengawas adalah satu lembaga,” ujar Anggota Baleg DPR RI ini.
Mulyanto juga mengusulkan agar BPH Migas ditugaskan untuk mengawasi gas LPG bersubsidi ini agar distribusi dan pengawasannya semakin baik dari hari ke hari.
Selain itu, Legislator asal Dapil Banten 3 ini menyoroti kasus terbakarnya gudang LPG di Denpasar beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan setidaknya 17 orang tewas.
