Pertemuan Komite IV DPD dengan Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas dan BI untuk Membahas Kerangka Ekonomi Makro 2025

by -38 Views

Jakarta – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Bank Indonesia (BI) untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2025.

Achmad Sukisman Azmy, senator Nusa Tenggara Barat, menyampaikan kekhawatirannya terkait inflasi dan tingginya harga tiket di sektor pariwisata. Dia berharap daerah pariwisata dapat mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi ke depannya.

Sukisman juga mencatat keluhan masyarakat terkait kenaikan pajak dari 10 persen menjadi 12 persen yang memberatkan masyarakat. Dia juga menyebut potensi pajak lainnya seperti pajak lalu lintas laut, udara, dan sektor digital.

Tamsil Linrung, anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, menyoroti perbedaan antara pelemahan dan penguatan rupiah terhadap USD. Dia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap program creative financing dengan tetap menjaga hak-hak masyarakat.

Casytha Kathmandu, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, membahas kembali Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan kemiskinan menuju 0 persen. Namun, dia mencatat dampak dari relaksasi aturan impor dengan meningkatnya impor tekstil.

Faisal Amri, anggota DPD RI dari Sumatera Utara, menyoroti gejolak seputar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Sumatera Utara. Dia juga mencatat perbedaan status antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuat biaya kuliah di PTS menjadi lebih murah.

Maya Rumantir, senator dari Sulawesi Utara, menekankan pentingnya kebijakan fiskal dan APBN dalam menangani persoalan bangsa. Dia juga berharap agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kepercayaan investor untuk terlibat dalam pembangunan IKN.

Amirul Tamim, senator dari Sulawesi Tenggara, memberikan perhatian terhadap pilkada serentak dan kurangnya sinkronisasi serta harmonisasi di lapangan terkait KUA PPAS. Dia juga mencatat perbedaan level koordinasi di daerah yang mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal.

Sanusi Rahaningmas, anggota Komite IV dari Papua Barat, menyuarakan aspirasi masyarakat terkait janji presiden yang belum terealisasi terkait pembangunan infrastruktur. Dia juga menyoroti pembangunan yang belum terlaksana di Papua Barat Daya.

Novita Annakota, senator dari Maluku, menyoroti kesulitan dalam melakukan edukasi perpajakan dan permintaan ferry roro di Kabupaten Aru, Maluku. Dia juga mengingatkan tentang utang luar biasa dari program UMi dan perluasan subsidi bunga.

Elviana, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, memberikan apresiasi terhadap program pembiayaan UMi namun juga menyoroti masalah utang eksternal yang terus bertambah. Dia juga meminta kajian lebih lanjut terkait subsidi bunga dari PNM Mekar.

Amang Syafrudin, Senator dari Jawa Barat, menyoroti otonomi daerah dan rasio TKD terhadap APBN yang masih rendah. Dia juga meminta peninjauan kembali kebijakan kenaikan UKT.

Pada akhir rapat kerja, Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan BI sepakat untuk memberi ruang kepada pemerintahan terpilih dalam APBN TA 2025 untuk merealisasikan program yang berpihak kepada masyarakat di daerah. Seluruh hasil raker akan ditindaklanjuti dalam sinergi antara Komite IV DPD RI dengan Kemenkeu, Kemen PPN/Bappenas, dan BI.