Jakarta – (VanusNews) Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo meminta Pemerintah menerapkan skala prioritas dalam mengatur ruang fiskal negara untuk memenuhi aspirasi masyarakat.
Hal ini disampaikan Sartono terkait rencana Jokowi menaikkan harga BBM.
“Dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan dampaknya secara menyeluruh, pemerintah berupaya membuat keputusan bijak dan imbang. Pendekatan ini menunjukkan pemerintah mengelola sumber daya negara dengan hati-hati, tetapi memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi,” kata Sartono kepada wartawan, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Demokrat ini melihat, pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam mengelola kebijakan fiskal yang prudent dan kredibel.
“Pemerintah harus melindungi masyarakat dari goncangan ekonomi global dengan kebijakan yang melindungi daya beli masyarakat melalui subsidi energi,” ujar legislator dari Jatim VII.
Oleh karena itu, Sartono menyatakan, Pertamina sudah berupaya penuh menerapkan BBM subsidi tepat sasaran. Semua SPBU sudah menerapkannya dengan baik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menghitung kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM pada Juni setelah ditahan sejak awal tahun.
“Semuanya berdasarkan fiskal negara. Tergantung kemampuan, kuat atau tidak,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menyebut APBN akan menghitung subsidi BBM dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik.
Presiden menilai semua aspek ini akan dihitung dengan cermat.
“Semua akan dihitung dan dipertimbangkan dengan matang karena menyangkut kehidupan banyak orang,” kata Presiden.
Keputusan pemerintah terhadap harga BBM dinilai Presiden menyangkut kehidupan banyak orang.
“Ini bisa mempengaruhi harga, semuanya tentang minyak,” ujar Presiden.
Pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah menahan harga BBM stabil hingga Juni 2024.
Gejolak harga minyak dunia, konflik di Timur Tengah, dan pelemahan rupiah terhadap dolar membuat anggaran subsidi BBM membengkak.
“Pertimbangan kami hingga Juni 2024 (ditahan), agar masyarakat tidak terbebani,” kata Arifin. VN-DAN
