Jakarta – (VanusNews) Menyusul laporan masyarakat mengenai maraknya SPBU yang tidak menjual Pertalite, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta kepada Pertamina untuk tidak menahan dan mengurangi kuota BBM jenis Pertalite di berbagai wilayah, karena itu merupakan tugas negara.
Pertamina harus patuh pada isi Perpres mengenai pendistribusian BBM dan tidak boleh menentukan sendiri kebijakan pengurangan kuota distribusi BBM tugas tersebut kepada masyarakat.
“Sampai saat ini Perpres tersebut masih berlaku sebagai pedoman utama bagi Pertamina dalam menyediakan dan mendistribusikan BBM tugas yaitu Pertalite,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Selasa (28/5/2024).
Mulyanto menjelaskan bahwa Pertalite merupakan jenis BBM tugas, di mana pemerintah menugaskan kepada Pertamina untuk mendistribusikannya dengan harga, kuota, dan wilayah distribusi tertentu.
“Jadi Pertamina, sebagai operator, wajib melayani penjualan BBM jenis Pertalite dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena tidak ada perubahan aturan terkait distribusi BBM tugas tersebut. Bukan malah membenarkan tindakan para SPBU yang tidak menjual Pertalite,” ujar Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
“Jadi pihak Pertamina dan SPBU tidak boleh seenaknya menolak untuk mendistribusikan BBM tugas ini. Jangan biarkan tugas ini terbengkalai. Jika terbengkalai, lebih baik dicabut izinnya saja,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menyebutkan bahwa saat ini regulasi untuk pembatasan distribusi Pertalite masih tetap sama.
Jadi, kata Mulyanto, bahkan untuk menghapus BBM jenis Pertalite, untuk membatasi atau mengurangi jumlah distribusinya saja tidak boleh.
“Tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis Pertalite ini dan menggantinya dengan Pertamax Green. Regulasi mengenai pembatasan distribusi BBM bersubsidi saja, belum diterbitkan,” tambah Anggota Baleg DPR RI ini.
“Jadi Pertamina, sebagai operator, jangan melangkah lebih jauh dari pemerintah sebagai regulator, dengan tidak mendistribusikan Pertalite, BBM dalam tugas,” tambah Mulyanto.
Legislator asal Dapil Banten 3 ini menduga bahwa cara Pertamina menahan-nahan Pertalite seperti ini, sama persis dengan saat ketika akan dilakukan penghapusan Premium sebelumnya.
“Masyarakat sudah mengetahui trik tersebut. Ini akal-akalan dari Pertamina, tidak elegan dan tidak transparan. Masyarakat sudah mengetahui trik tersebut,” tandas Mulyanto. VN-DAN
