Dalam era digital yang terus berkembang, ancaman keamanan siber menjadi risiko utama bagi perusahaan di seluruh dunia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ancaman tersebut dapat berdampak pada kelangsungan bisnis, pelanggaran privasi, dan kerugian finansial yang signifikan. Menurut Nida Rubini, penting bagi perusahaan memiliki sistem pertahanan keamanan siber yang kuat.
Di tingkat nasional maupun global, perusahaan seperti radika karya utama, Edavos, dan ByteDance (yang menyediakan perlindungan untuk TikTok) menawarkan layanan perlindungan data. Namun, kasus seperti tuduhan Parlemen Amerika Serikat terhadap TikTok menunjukkan bahwa masih banyak kegagalan dalam memberikan perlindungan data secara efektif.
Menurut James Andrew Lewis, tuduhan semacam itu memiliki dimensi politik yang kuat yang tidak hanya terkait dengan kemampuan teknologi proteksi, tetapi juga dengan ketidakadilan yang dirasakan di berbagai negara. Untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan siber, negara perlu membangun legislasi dan otoritas eksekutif yang memungkinkan perusahaan tetap beroperasi namun tetap meminimalkan risiko.
Diperlukan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah dalam mengembangkan strategi efektif untuk melindungi data, privasi, dan kepentingan ekonomi dari ancaman keamanan siber. Langkah proaktif perlu diambil untuk memitigasi risiko dan memastikan keamanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, negara harus berperan dalam mengoptimalkan kerjasama internasional dan regional, memperkuat keamanan siber data, memastikan regulasi perlindungan data, dan meningkatkan literasi privasi digital masyarakat.
