Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyatakan bahwa portofolio pinjaman ini baru sebatas usulan. Nilai yang disetujui oleh bank belum diumumkan.
“Asep menjelaskan bahwa persoalan di Pangandaran tidak hanya terjadi di sana. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan atau dukungan keuangan pemerintah,” ujarnya pada Kamis (28/3/2024).
Jika pinjaman tidak disetujui, maka akan ada langkah-langkah selanjutnya.
“Pilihan selanjutnya adalah melaksanakan RAPBD setelah APBD mendapatkan nomor register. RAPB harus dievaluasi oleh pemerintah pusat melalui gubernur,” katanya.
Asep menekankan bahwa tanpa nomor register, APBD tidak bisa dijadwalkan. Sehingga keputusan DPRD oleh bank belum bersifat final.
“Namun, sesuai dengan ketentuan tersebut, evaluasi akan dilakukan. DPRD tidak dapat memberikan detail karena bukan pelaksana,” tandas Asep.
