Jakarta – (VanusNews) Terkait divestasi saham PT Vale Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak bersikap lemah terhadap PT Vale dan berjuang agar saham BUMN menjadi mayoritas serta memiliki kontrol operasional dan keuangan perusahaan.
Mulyanto mengingatkan bahwa divestasi kali ini tidak boleh hanya menjadi formalitas belaka yang tidak bermakna bagi Indonesia.
“Kita ingin sesuai dengan konstitusi dan UU Minerba, Indonesia semakin berdaulat dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Sumber daya alam ini harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat,” kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (25/11/2023).
Mulyanto menginginkan agar sesuai dengan kesepakatan hasil Rapat Kerja DPR-RI dengan Menteri ESDM tanggal 13 Juni 2023, BUMN bukan hanya menjadi pemegang saham mayoritas.
“Hal utama adalah BUMN, sebagai representasi negara, memiliki kontrol operasional dan keuangan, serta aset Vale ini dicatat dalam pembukuan keuangan negara sebagai kekayaan negara bukan dicatat di luar negeri. Ini mengenai kedaulatan bangsa dan negara,” tegas Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan.
“Mengapa kita harus memberikan izin pertambangan atau memberikan wilayah usaha sebesar ini, jika dengan divestasi saham tersebut tetap saja kita tidak berdaulat terhadap kekayaan alam kita sendiri,” lanjut Mulyanto.
Dengan penambahan saham 14% kepada MIND-ID, total saham MIND-ID menjadi 34%. Sementara, saham Inco yang awalnya 44%, berkurang menjadi 30%.
Sedangkan saham sumitomo 15% dan saham publik Indonesia 21%. Dengan demikian, MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus memastikan dua hal. Pertama, bahwa yang dilepas adalah saham Inco, bukan saham lain sehingga yang benar-benar terwujud adalah MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas,” tambah Mulyanto.
Kalau saham yang dilepas adalah milik Sumitomo atau saham publik, kata Mulyanto, maka mayoritas saham MIND-ID tidak tercapai.
“Kedua, harga saham yang dilepas tersebut harus di bawah harga pasar dan terjangkau oleh MIND-ID,” kata Mulyanto.
“Dua hal ini harus tercapai, jika tidak maka tidak ada gunanya MIND-ID menjadi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kontrol operasional dan keuangan Vale benar-benar di tangan MIND-ID, dan aset Vale harus dicatat sebagai aset nasional,” tegas Legislator asal Dapil Banten 3 ini.
“Jika hal ini tidak tercapai, lebih baik izin pertambangan Vale tidak diberikan, dan wilayah usahanya harus dikurangi,” pungkas Mulyanto. VN-DAN
