Jakarta – (VanusNews) Terkait penemuan 12 lapangan sumber LPG baru dengan total potensi produksi sebesar 1,2 juta ton, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah segera membuat perencanaan pengelolaan secara terpadu.
Mulyanto melihat penemuan tersebut sangat menggembirakan karena dapat menekan angka impor gas setiap tahun, sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM harus segera menyusun peta jalan pengelolaan sumber gas tersebut.
Pemerintah diminta untuk memaksimalkan peran SKK Migas, Pertamina, dan perusahaan-perusahaan negara lainnya dalam mengelola ladang tersebut.
“Prioritas ini perlu dilakukan agar setiap gas yang dihasilkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” kata Mulyanto kepada para wartawan, Sabtu (4/11/2023).
“Namun pertanyaannya, mengapa baru sekarang pemerintah memetakan potensi LPG tersebut. Seharusnya sejak dulu. Ini menunjukkan bahwa mafia impor migas memang eksis dan membuat pemerintah tidak berdaya,” sambung Wakil Ketua F-PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Karena itu, Mulyanto mengimbau pemerintah untuk menyusun ulang ekosistem industri LPG ini agar tidak ada campur tangan mafia yang merugikan negara.
“Ini adalah penemuan yang sangat menarik. Pasar domestiknya sudah jelas. Dengan kejelasan ini, tentunya investor yang tertarik akan banyak. Asalkan pemerintah memberikan kemudahan dan insentif dalam pengusahaannya. Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor ini,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini.
Legislator yang berasal dari Dapil Banten 3 ini menilai, dengan penemuan LPG tersebut, Indonesia dapat mengurangi impor LPG dan sekaligus dapat menekan defisit perdagangan migas.
“Kita akan mendapatkan keuntungan dua kali lipat. Karena produksi domestik meningkat, tenaga kerja yang terserap juga bertambah, sekaligus dapat menurunkan defisit perdagangan migas,” tutup Mulyanto. VN-DAN
