Kamis, 2 November 2023 – 08:00 WIB
Bali – Pejabat Gubernur (Pj Gubernur) Bali, SM. Mahendra Jaya membantah tudingan bahwa pencopotan spanduk pasangan calon presiden-wakil presiden sebelum kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, tindakan tersebut semata-mata merujuk pada protap kunjungan kenegaraan, baik itu kunjungan Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak mempersepsikan hal itu sebagai tindakan tendensius terhadap partai atau kelompok tertentu, itu tidak ada muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya, kepada awak media yang dikutip pada Kamis, 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu untuk menjelaskan pemberitaan dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan Kabupaten Gianyar.
“Saya jelaskan bahwa penertiban alat sosialisasi pada lokasi acara merupakan keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut diselenggarakan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu, 29 Oktober 2023. Koordinasi itu dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil rapat koordinasi wilayah adalah kesepakatan untuk membersihkan dan merapikan jalur, terutama terkait keberadaan alat sosialisasi yang tidak ada hubungannya dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter, termasuk keberadaan spanduk dan alat sosialisasi yang tidak ada kaitannya dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang terpasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi masih terpasang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika saja Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan koordinasi dengan pihak pemilik alat peraga, maka tidak perlu melibatkan Satpol PP Bali langsung dalam melakukan penertiban. Mahendra Jaya menyatakan bahwa yang dilakukan oleh Satpol PP Bali hanya merapikan.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut tidak dihilangkan sama sekali, tetapi dipindahkan ke tempat yang semestinya. “Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, melainkan juga yang lain seperti milik calon legislatif dan partai,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya mengatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.
