Jakarta – (VanusNews) Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menanggapi keluhan para nelayan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena diharuskan menggunakan aplikasi MyPertamina. Ia meminta Pertamina mencari solusi alternatif untuk masalah ini.
Sebagai Wakil Ketua F-PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengharapkan Pertamina tidak memaksa nelayan untuk menggunakan MyPertamina agar bisa mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi.
Mulyanto menjelaskan bahwa pola penjualan BBM bersubsidi untuk armada darat berbeda dengan armada laut. Mobilitas armada darat sangat tinggi, sehingga mereka bisa mengisi bahan bakar di manapun. Oleh karena itu, kontrol pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi dianggap wajar untuk armada darat.
Sementara itu, armada laut memiliki pola pergerakan yang relatif monoton. Mereka biasanya berlayar dari satu pelabuhan ke titik penangkapan dan kembali lagi ke pelabuhan. Oleh karena itulah, setiap kapal tidak memiliki alternatif tempat pengisian BBM selain di pelabuhan tempat kapal itu bersandar.
Mulyanto menyatakan bahwa cara pendistribusian BBM bersubsidi juga harus dibedakan sesuai dengan kondisi lapangan. Ia setuju bahwa Pertamina perlu mengatur dan mengontrol penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran, namun caranya harus sesuai dengan kondisi yang ada.
“Pertamina tidak bisa menyamaratakan semua keadaan dengan satu aturan. Pertamina juga tidak boleh mempersulit nelayan kecil untuk mendapatkan BBM bersubsidi dan melaut. Kebanyakan nelayan dengan kapal berbobot di bawah 30 GT merupakan nelayan kecil. Umumnya nelayan dengan kapal berbobot 5 GT adalah nelayan tradisional yang tidak terbiasa dengan teknologi,” papar Mulyanto.
Mulyanto juga mengimbau Pertamina untuk melakukan sosialisasi yang baik mengenai ketentuan penggunaan aplikasi MyPertamina sebelum diberlakukan. Sosialisasi tersebut juga harus dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus.
Menurutnya, sosialisasi kepada nelayan harus memperhatikan waktu karena jadwal melaut dan beristirahat mereka berbeda dengan profesi lainnya.
“Saya menyarankan Pertamina memberikan cara alternatif bagi nelayan untuk mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi. Dengan begitu, nelayan tidak akan bingung dan tetap bisa melaut. Pertamina hanya perlu mencatat nama kapal dan penanggungjawabnya untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi,” tambah Mulyanto. VN-DAN
